**Waspada! Aturan Ketat Buat Barter Kripto di India**
Pemerintah India Tingkatkan Pengawasan Pertukaran Kripto
Pemerintah India ingin mengawasi dan mengontrol pasar mata uang digital yang sedang berkembang pesat di negaranya. Mereka sedang berusaha agar semua platform perdagangan kripto yang beroperasi di India mematuhi aturan Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT).
Pertukaran Kripto Berstatus VASPs
Baru-baru ini, Financial Intelligence Unit (FIU) India memberikan status Virtual Asset Service Provider (VASP) kepada Binance dan KuCoin, dua bursa kripto besar di luar negeri. Ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
KuCoin dan Binance Membayar Denda
KuCoin sebelumnya melanggar aturan dan membayar denda INR 41 lakh (sekitar $41.000). Setelah itu, larangan terhadap situs web mereka di India dicabut. Sementara itu, Binance sedang menyelesaikan kewajibannya dan diperkirakan akan membayar denda sebesar $2 juta.
Workshop untuk Penyedia Layanan Aset Virtual
Bharat Web3 Association (BWA), sebuah organisasi industri web3 terkemuka di India, mengadakan lokakarya untuk Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP). Lokakarya ini bertujuan untuk mendidik tentang tanggung jawab kepatuhan dan mengumpulkan wawasan tentang tantangan yang dihadapi VASP.
Kepatuhan untuk Inovasi dan Pertumbuhan
Direktur FIU-IND, Shri Vivek Aggarwal, menekankan pentingnya mematuhi pedoman AML/CFT. Kepatuhan tidak menghalangi inovasi, tetapi justru melindungi ekosistem aset virtual dari pencucian uang dan pendanaan teroris. India adalah salah satu ekonomi kripto dengan pertumbuhan tercepat secara global. Kembalinya Binance ke India, setelah mendapatkan lisensi dari FIU, menunjukkan potensi pasar ini.
Q: Apa upaya pemerintah India terhadap pasar mata uang digital?
A: Pemerintah India berusaha mengawasi dan mengontrol pasar mata uang digital dengan mewajibkan platform perdagangan kripto mematuhi aturan Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT).
Q: Apa status yang diberikan FIU India kepada Binance dan KuCoin?
A: Virtual Asset Service Provider (VASP), sebagai bagian dari upaya memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Q: Mengapa KuCoin dikenakan denda?
A: Melanggar aturan Anti Pencucian Uang (AML).
Q: Apa tujuan lokakarya yang diadakan Bharat Web3 Association (BWA)?
A: Mendidik Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) tentang tanggung jawab kepatuhan dan mengumpulkan wawasan tentang tantangan yang dihadapi VASP.
Q: Apa manfaat kepatuhan terhadap pedoman AML/CFT menurut Shri Vivek Aggarwal?
A: Melindungi ekosistem aset virtual dari pencucian uang dan pendanaan teroris, serta memungkinkan inovasi dan pertumbuhan.
