Waduh, Turki Tebang Keras Aset Kripto: Bisa Masuk Bui dan Denda Rp 2,6 M!
Parlemen Turki Sahkah Undang-Undang Kripto
Parlemen Turki telah mengesahkan rancangan undang-undang kripto yang mengatur penggunaan mata uang digital. Pelanggaran undang-undang ini dikenakan denda mulai dari $7.500 hingga $182.600, serta hukuman penjara selama tiga hingga lima tahun.
Ketentuan Penting Undang-Undang Kripto Turki
Undang-undang ini mewajibkan perusahaan pertukaran kripto yang ingin beroperasi secara legal di Turki untuk mendapatkan lisensi dari Capital Markets Board, lembaga pengawas keuangan negara tersebut. Platform kripto tidak resmi yang menawarkan layanan perdagangan dapat dikenakan hukuman penjara selama tiga hingga lima tahun. Penyedia layanan kripto juga bertanggung jawab untuk menerapkan dan melaporkan tindakan seperti penyitaan dan penegakan hukum lainnya. Selain itu, platform kripto harus memastikan bahwa transfer dana pelanggan, termasuk setoran dan penarikan, dapat diakses dan dilacak oleh otoritas hukum.
Kemungkinan Pajak Transaksi
Meskipun tidak termasuk dalam undang-undang, pajak transaksi sebesar 0,04% mungkin dikenakan pada perdagangan kripto investor. Namun, belum jelas kapan dan bagaimana pajak ini akan diatur.
Latar Belakang Regulasi Kripto di Turki
Turki telah mempertimbangkan regulasi kripto sejak 2021, setelah Financial Action Task Force (FATF) memasukkan negara tersebut ke dalam "daftar abu-abu" karena gagal mengawasi perbankan, real estat, dan sektor lainnya yang rentan terhadap praktik pencucian uang.
Q: Apa yang diatur dalam undang-undang kripto yang disahkan Parlemen Turki?
A: Penggunaan mata uang digital.
Q: Berapa denda yang dikenakan bagi pelanggaran undang-undang kripto di Turki?
A: $7.500 hingga $182.600.
Q: Berapa lama hukuman penjara yang dikenakan bagi pelanggaran undang-undang kripto di Turki?
A: Tiga hingga lima tahun.
Q: Institusi mana yang berwenang memberi lisensi kepada perusahaan pertukaran kripto di Turki?
A: Capital Markets Board.
Q: Apa tanggung jawab penyedia layanan kripto berdasarkan undang-undang kripto di Turki?
A: Menerapkan dan melaporkan tindakan penyitaan dan penegakan hukum.
Q: Apakah undang-undang kripto di Turki mengatur pajak transaksi?
A: Tidak, tetapi ada kemungkinan pajak transaksi sebesar 0,04%.
Q: Mengapa Turki mempertimbangkan regulasi kripto?
A: Karena FATF memasukkan Turki ke dalam "daftar abu-abu" karena gagal mengawasi sektor yang rentan terhadap pencucian uang.