Biden Tolak RUU yang Ingin "Pangkas" Kekuatan SEC Atur Kripto

Biden Tolak RUU yang Ingin "Pangkas" Kekuatan SEC Atur Kripto

Biden Veto Undang-Undang yang Membatalkan Aturan Kriptografi

Presiden AS Joe Biden telah memveto rancangan undang-undang yang bertujuan membatalkan buletin Securities and Exchange Commission (SEC) yang menetapkan standar akuntansi bagi perusahaan penyimpanan kriptografi. Dalam surat resminya tertanggal 31 Mei, Biden menyatakan, "Pembatalan pertimbangan matang staf SEC dengan cara ini berisiko melemahkan otoritas SEC yang lebih luas mengenai praktik akuntansi." RUU tersebut berupaya mencabut pedoman akuntansi kriptografi SEC, yang mengharuskan lembaga yang memegang aset kripto mencatatnya sebagai liabilitas pada neraca mereka. "Pemerintahan saya tidak akan mendukung langkah-langkah yang membahayakan kesejahteraan konsumen dan investor," tambah Biden. "Pengamanan yang tepat yang melindungi konsumen dan investor diperlukan untuk memanfaatkan potensi keuntungan dan peluang dari inovasi aset kripto." Awal bulan ini, baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat memberikan suara mendukung pencabutan buletin akuntansi staf SEC, yang dikenal sebagai SAB 121. Panduan tersebut mengarahkan lembaga keuangan yang memegang kripto agar nasabah dapat menyimpan aset di neraca mereka, sebuah tindakan yang menurut para kritikus mempersulit keterlibatan lembaga keuangan dengan perusahaan kripto. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan langkah tersebut dengan suara 228-182, yang sebagian besar didukung oleh Partai Republik, meskipun 21 Demokrat juga memberikan suara mendukung. Seminggu kemudian, Senat memberikan suara 60 berbanding 38, dengan beberapa Demokrat, termasuk pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer dari New York yang mendukung langkah tersebut. Membatalkan veto presiden memerlukan mayoritas dua pertiga dari kedua majelis Kongres.

Q: Mengapa Presiden Biden memveto RUU yang membatalkan aturan kriptografi SEC?

A: Biden menyatakan bahwa pembatalan pertimbangan matang staf SEC berisiko melemahkan otoritas SEC mengenai praktik akuntansi.

Q: Apa yang diwajibkan oleh pedoman akuntansi kriptografi SEC?

A: Lembaga yang memegang aset kripto harus mencatatnya sebagai liabilitas pada neraca mereka.

Q: Siapa yang memberikan suara mendukung pencabutan buletin akuntansi staf SEC?

A: Baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat memberikan suara mendukung pencabutan tersebut.

Q: Apa yang akan terjadi jika veto presiden dibatalkan?

A: Membatalkan veto presiden memerlukan mayoritas dua pertiga dari kedua majelis Kongres.

Q: Apa alasan para kritikus terhadap pedoman akuntansi kriptografi SEC?

A: Para kritikus berpendapat bahwa pedoman tersebut mempersulit keterlibatan lembaga keuangan dengan perusahaan kripto.